MUSRENBANG (DARI,OLEH, DAN UNTUK MASYARAKAT)

Tak terbilang dekade Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi media pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sudah tentu mutlak adanya, disamping merangkul keikutsertaan masyarakat itu sendiri, partisipasi yang diberikan secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang dijalankan, maupun bagi masyarakat itu sendiri

.Namun jauh panggang dari api, musrenbang nyatanya seringkali hanya menjadi “ritual” tahunan, atau sekadar penggugur kewajiban. Keterlibatan masyarakat masih sangat kurang dan terkadang didominasi wajah yang sama dari tahun ke tahun. Akibatnya, perencanaan program  tidak mendapat asupan gagasan variatif. Alih-alih program berjalan sukses, terkadang program malah dirongrong sendiri masyarakat

   Ada beberapa hal yang jadi keluhan masyarakat tentang pola musrenbang, seperti desa/kelurahan tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan banyaknya usulan sekadar memenuhi list program yang diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.

   Data menunjukkan, dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran hanya sepersekian persen. Padahal, masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses musrembang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikutnya. Lebih  parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunann lainnya semakin menurun

.

Tidak terjaringnya program-program yang diajukan juga terjadi karena beberapa faktor, seperti kesalahan postur anggaran, program yang bertentangan dengan norma hukum, atau tren dan prioritas pembangunan daerah tidak sesuai dengan program, dan beberapa faktor lainnya

. Merangkum semua masalah di atas dalam sebuah kerangka program yang holistik dan multisektor, didesainlah sebuah program perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif, adil dan merata. Desain program ini mengusahakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dalam musrenbang terserap dan terakomodisi. Model program ini memberi kepastian dan jaminan program dan penganggaran yang diajukan dapat terealisasi nantinya.

MURENBANG DUSUN/LINGKUNGAN

proses pelaksanaan Musrenbang merupakan proses partisipatif dimana berbagai keputusan diambil dalam suasana dialogis, akan tetapi  Musrenbang seringkali tak menghasilkan keputusan apa-apa sehingga masyarakat kecewa dan enggan mengikuti proses Musrenbang lagi. Proses pengambilan keputusan di dalam Musrenbang seringkali dilakukan secara cepat. Mengapa cepat? Karena waktu yang amat singkat dan terlalu banyak sesi seremonial sehingga proses musyawarah yang dilakukan terlalu singkat.

Ada pendapat orang bijak yang mengatakan bahwa proses yang baik harus dimulai dengan awal yang baik pula, pelaksanaan musrenbang dusun menjadi kunci dari seluruh pelaksanaan kegiatan musrenbang yang kita harapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi nya dan mengusulkan kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan.

Identifikasi Potensi dan Masalah Desa/kelurahan serta Analisis Kesesuaian Usulan dengan Potensi Wilayah Desa berasal dari masing masing dusun atau lingkungan yang ada di wilayah tiap tiap kelurahan atau desa. Peran kepala dusun atau kepala lingkungan menjadi begitu vital karena melalui mereka, pelaksanaan kegiatan musrenbang dusun dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Akan tetapi seringkali, sebahagian besar diantara mereka menjadi tidak peduli akibat berbagai keterbatasan, hambatan serta tantangan paradigma musrenbang yang seringkali menjemukan.

Control yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbang di tingkat dusun, saat ini menjadi hal yang begitu mendesak karena upaya perbaikan harus dimulai dari memperbaiki pondasi yang selama ini begitu rapuh dan rentan akan proses yang sangat tradisional dan tidak terarah, sehingga pada saat pelaksanaan musrenbang desa akan terlihat usulan usulan yang seadanya dengan pertimbangan pertimbangan yang sangat dangkal.

MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2013 diarahkan untuk menjadi wadah bagi partisipasi masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan, sehingga hasil proses perencanaan yang dilakukan dapat lebih berpihak kepada mereka. Meskipun selama ini pelaksanaan musrenbang diwarnai dengan suasana dialogis yang sangat kental akan tetapi kondisi tersebut belum bersahabat untuk mengakomodir bahkan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin maupun kaum perempuan untuk menyampaikan uneg uneg, pendapat, saran atau keinginan mereka untuk memperbaiki keterperukan ekonomi yang mereka alami, musrenbang masih menjadi domain bagi para elit desa untuk menyampaikan proyek proyek yang sarat dengan kepentingan.

Masalah selanjutnya adalah berkembangnya usulan masyarakat yang sangat tidak signifikan dengan masalah masalah faktual yang terjadi di tengah tengah mereka, sehingga yang terjadi adalah kecenderungan untuk mendahululukan usulan program kegiatan yang diinginkan untuk selanjutnya dibuatkan masalah yang cocok atau sedikit berkaitan. Hal tersebut banyak ditemui di desa/kelurahan yang tidak melaksanakan secara efektif musrenbang tingkat dusun/lingkungan. Bahkan di desa musrenbang percontohan sekalipun ada kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa musrenbang dusun tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat kemudian mengusulkan kegiatan baru untuk yang terindikasi akan diback up oleh kepentingan politik. Hal tersebut tentu akan melukai perasaan para pelaksana musrenbang tingkat dusun, sebab bagaimanapun kecilnya lembaga tersebut, harus ada penghormatan atas apa yang dilakukan.

MUSRENBANG KECAMATAN

Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang. 

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2013 mengalami kemajuan yang sangat pesat, diawali dari musrenbang kecamatan percontohan dengan pelaksanaan verifikasi lapangan mengadopsi proses di PNPM serta pelaksanaan perangkingan yang telah tersusun secara sistematis, mulai dari penjelasan renja SKPD, tanggapan delegasi desa/kelurahan masing-masing bidang dan terakhir, pemberian skor sampai penentuan rangking yang disepakati dengan memuaskan oleh seluruh delegasi desa/kelurahan.

Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tanpa cela, karena ternyata masih ada kecamatan yang dengan sengaja merubah usulan desa, yang pada kenyataannya jumlah nya sangat terbatas ( lima usulan masing masing bidang). Dengan pertimbangan bahwa usulan tersebut tidak sesuai dengan bahasa-bahasa pogram di kabupaten atau pertimbangan pertimbangan kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu muncul diskusi akan pentingnya Renja SKPD untuk diturunkan lebih awal untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga terjadi kesesuaian perencanaan antara top down dan bottom up. Akan tetapi hal tersebut memunculkan kecurigaan bahwa usulan-usulan masyarakat akan cenderung terpaku kepada program/kegiatan SKPD sehingga usulan tersebut tidak lagi berdasarkan kebutuhan berdasarkan kondisi riil serta permasalahan faktual yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

FORUM SKPD

Sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah, Forum SKPD tahun 2013 telah menjadi ukuran yang sangat positif untuk plaksanaan tahun-tahun selanjutnya.

Tujuan pelaksanaan Forum SKPD sendiri yaitu untuk Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang di kecamatan; Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD  dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan terakhir Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD .

Salah satu point penting dari pelaksanaan Forum SKPD adalah penyempurnaan rancangan rencana kerja (renja) SKPD, dan tentunya hal tersebut menjadi sorotan dari para delegasi kecamatan yang seringkali merasa kecewa dengan penjelasan kepala SKPD yang cenderung tidak menguasai tugas pokoknya, target dalam RPJMD tahunan dan 5 tahunan atau bahkan diwakili sehingga penjelasan yang bersifat kebijakan kebijakan yang mendasar tidak dapat diputusakan pada saat Forum SKPD.

 

MUSRENBANG KABUPATEN.

Alhamdulillah, pada puncaknya pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang berlangsung pada hari rabu tanggal 27 maret 2013 berjalan tertib dan lancar, meskipun masih jauh dari kesempurnaan para delegasi kecamatan hanya mempertanyakan kekeliruan teknis yang dapat segera diperbaiki. Kemudian pertanyaan, saran serta kritik yang diajukan juga sangat kondusif dalam membangun tugas pokok serta pelaksanaan musrenbang kedepannya, terutama dari NGO atau LSM yang masih mempertanyakan peran pemberdayaan anak dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD.

Kesinambungan Program Pembangunan dari Tahun ke Tahun serta Keselarasan Proses Musrenbang dengan penganggaran yang dikelola sebagaimana diamanatkan dalam dasar hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini terjadi, sehingga harus ditetapkan Program Prioritas yang berorientasi pada Pemenuhan Hak-hak dasar masyarakat, serta mampu memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat.

Prinsip kesetaraan, musyawarah, anti dominasi dan diskriminasi, keberpihakan dan pembangunan holistik diharapkan dapat menjadi rujukan agar Rencana Pembangunan tidak tersekat-sekat pada wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan, akan tetapi melihat permasalahan pembangunan secara utuh dan menyeluruh.

Diharapkan bahwa dengan pelaksanaan Musrenbang selanjutnya akan tercipta Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi khususnya dalam mengemukakan usulan dan berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan Musrenbang secara hakiki  dapat tercapai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: